Selasa, 21 Oktober 2008

PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN MUKOMUKO

PELUANG INVESTASI DI KABUPATEN MUKOMUKO

Oleh : Ir . Edi Nevian

Gambaran investasi swasta di kabupaten Mukomuko terlihat dari jumlah penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Penanaman modal di kabupaten Mukomuko terfokus pada perkebunan terutama komoditi sawit, dan karet. Perkebunan besar swasta yang ada di Mukomuko ada 6 perusahaan yaitu: (1) PT. Agromuko memiliki areal tanam yang paling luas yakni 16.136 ha tanaman Sawit dan 1.826 ha tanaman Karet, (2) PT. Alno Agro Utama memiliki lahan seluas 5.877 ha tanaman Sawit, (3) PT. Daria Dharama Pratama memiliki lahan seluas 5.845 ha tanaman sawit, (4) PT. Vanda Muko seluas 100 ha tanaman Sawit. (5) PT. Asri Rimba seluas 900 ha tanaman sawit, dan (6) PT. Pati seluas 800 ha tanaman sawit. Sedangkan luas perkebunan rakyat: (1) Sawit seluas 37.858 ha. (2) Karet seluas 14.196 ha. (3) Kopi seluas 1.666 ha. (4) Kelapa seluas 1.954 ha.

Selain sektor perkebunan besar swasta, di kabupaten Mukomuko juga terdapat investasi sektor industri hilir perkebunan berupa pabrik CPO (crude palm oil) dan Crumb Rubber yaitu: (1) PO. Mild PT Agromuko, kapasitas 55 ton/jam. (2) PO. CRF PT Agromuko, kapasitas 1000 kg/jam, (3) PO. Mild PT Agromuko kapasitas 30 ton/jam, (4) Daria Dharma Pratama, kapasitas 30 ton/jam, (5) Mitra Puding Mas, kapasitas 45 ton/ha, (6) Sapta Sentosa Jaya Abadi, kapasitas 30 ton/jam dan (7) PT. BMK, kapasitas 45 ton/ha

Selain investasi industri hilir perkebunan besar, kabupaten Mukomuko juga mempunyai beberapa industri kecil rakyat seperti pengolahan kayu, pengolahan makanan, logam, pengolahan tanah, dan cetak. Industri kecil di Mukomuko dapat dikelompokan menjadi dua yakni kelompok IKAHH sebanyak 125 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 6.261.520.000 dan ILMEA sebanyak 170 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 5.175.200.000..

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong terutama dengan meningkatkan investasi daerah melalui berbagai langkah kebijakan. Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada dengan menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan dan iklim usaha, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha.

Beberapa potensi investasi yang prospek dikembangkan di Kabupaten Mukomuko antara lain:

1. Pendirian Pabrik CPO (Crude palm Oil) dan Pengolahan Minyak Sawit

Kabupaten Mukomuko memiliki perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 37.858 ha. Luasan yang ada tersebut akan selalu bertambah. Jumlah pabrik CPO yang ada sekarang masih dirasa sangat kurang, hal ini terlihat dari masih banyaknya hasil panen perkebunan kelapa sawit rakyat yang belum tertampung pada pabrik CPO yang ada, sehingga sering dibawa keluar daerah Kabupaten Mukomuko. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prospek pendirian pabrik CPO yang baru dan pabrik pengolahan lanjutannya sangat berpotensi untuk ditambah jumlahnya dan dikembangkan di Kabupaten Mukomuko.

2. Pabrik Pengolahan Crumb Rubber (Karet)

Pengolahan karet yang ada saat ini hanya sampai tahap pengolahan karet mentah (lateks) menjadi Crumb Rubber, itupun hanya satu pabrik milik PT. Agromuko. Sedangkan luas areal perkebunan karet rakyat sudah mencapai 14.197 ha, dan akan terus bertambah dengan semakin membaiknya harga karet mentah. Oleh karena itu, pendirian pabrik pengolahan karet mentah maupun hingga menjadi barang jadi sangat potensial untuk dilakukan di Kabupaten Mukomuko.

3. Pendirian Pabrik Pakan Ternak

Areal penanaman jagung di Kabupaten Mukomuko lebih kurang seluas 3.196 ha, sedangkan potensi lahan lebih kurang 7500 ha dengan jumlah produksi 13.192,48 ton. Saat ini hasil panen jagung dibawa keluar Kabupaten Mukomuko, diantaranya ke Propinsi Sumatera Barat. Kenyataan ini tentunya sangat tidak menguntungkan daerah, mengingat hasil panen jagung tersebut tidak mempunyai nilai tambah. Dengan berbagai strategi, diantaranya dengan pola kemitraan, pendirian pabrik pakan ternak sangat potensial untuk didirikan, hal ini ditujukan dalam usaha memberikan nilai tambah dan peningkatan nilai jual, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani jagung, dan sekaligus dapat mensuplai kebutuhan pakan ternak lokal dan daerah lain.

4. Potensi Bahan Tambang

Disektor pertambangan prospek investasi di Kabupaten Mukomuko, tersedia cukup luas, saat ini yang sudah diketahui potensinya, antara lain: Pertambangan Batu bara, Galian C, Emas perak dan pasir besi.

5. Potensi Kelautan dan Perikanan

Jumlah produksi perikanan laut sebesar 450 ton dengan nilai Rp 3.384.000.000,- Jika dilihat dari nilai produksi tersebut, maka potensi yang tersedia masih cukup besar. Disamping alat tangkap yang masih sederhana dan terbatas, juga sumber daya manusianya masih berkualitas relatif rendah. Kenyataan ini menunjukan peluang investasi dibidang kelautan di Kabupaten Mukomuko masih tersedia cukup besar. Selain dari pada itu potensi investasi di bidang perikanan darat juga tersedia cukup besar, hal ini dilihat dari wilayah Kabupaten Mukomuko sebagian adalah rawa, yang sangat berpotensi untuk dijadikan lahan tambak, baik tambak ikan maupun tambak udang.

6. Peternakan

Keberhasilah sistem integrasi sapi - kelapa sawit dapat menjadi inspirasi intuk berinvestasi disektor peternakan khususnya sapi. Luas perkebunan sawit yang mencapai 67.500 ha lebih bisa menampung ternak sapi mencapai 270.000 ekor. Topografi yang relatif datar dan sumber makanan yang berlimpah sangat menunjang untuk pengembangan peternakan sapi.

7. Perumahan

Kebutuhan akan perumahan di Kabupaten Mukomuko sangat meningkat tajam setelah Mukomuko menjadi kabupaten. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat tajam akibat peluang pekerjaan yang semakin luas. Sewa rumah yang begitu mahal memungkinkan masyarakat memilih perumahan. Sampai saat ini belum ada perusahaan perumahan yang inves di perumahan.

8. Hotel dan Restoran

Investasi di bidang hotel dan restoran serta gedung-gedung pertemuan cukup prospek. Sejak menjadi kabupaten pemekaran pertumbuhan ekonomi, gaya hidup, aktivitas berjalan layaknya sebuah kota dengan kehidupan modern.

9. Pariwisata

Kabupaten Mukomuko memiliki banyak potensi wisata yang perlu pembenahan dan peningkatan. Investasi dibidang ini cukup menjanjikan terutama Agrowisata, wisata buru, wisata laut, wisata sejarah dan wisata hiburan.

-------------------

Penulis adalah putra daerah Mukomuko

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DALAM MEWUJUDKAN KESUKSESAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI LAHAN DAN HUTAN

Oleh: Risvan Anwar

I. Pendahuluan

Sampai pada akhir tahun 2005 keberhasilan dalam rehabilitasi lahan dan hutan melalui proyek reboisasi baik hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan rakyat oleh pemerintah belum menggembirakan. Walaupun pada lokasi-lokasi tertentu nampak beberapa keberhasilan. Keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh motivator yang ada.

Banyak faktor non teknis sebagai penyebab kekurangberhasilan program tersebut disamping faktor teknis yang yang tidak terapliksikan sepenuhnya. Faktor-faktor non teknis tersebut antara lain: (a) perbedaan kepentingan dari proyek dengan kebutuhan masyarakat (petani) setempat; (b) sarana-sarana penunjang yang terlambat dan kurang; (c) persepsi masyarakat yang menganggap proyek-proyek tersebut adalah milik pemerintah. Jadi, pemerintahlah yang bertanggungjawab; (d) kurangnya penjelasan dan penerangan kepada penduduk; (e) keterlibatan penduduk setempat kurang jelas dan keterbatasan pada waktu tertentu, hal ini antara lain karena keikutsertaan penduduk yang bermotifkan kepada upah saja. Beberapa faktor teknis yang menyebabkan kurang berhasilnya program ini antara lain: (a) keadaan/tingkat pertumbuhan bibit yang ditanam dilapangan masih belum sesuai dengan persyaratan, terlalu muda sehingga kemampuan kompetisi dengan tanaman lain sangat rendah; (b) jarang/tidak dilakukan pemupukan pada pertanaman, sedangkan lahan yang direhabilitasi adalah lahan-lahan yang kritis; (c) kurang pemeliharaan dan evaluasi pertanaman.

Masyarakat setempat seharusnya dapat berperan dalam pemeliharaan dan evaluasi ini, tetapi karena merasa tidak bertanggungjawab maka mereka apatis dan berdiam diri. Dari beberapa pengalaman, keberhasilan mengajak masyarakat secara penuh dan musyawarah terhadap arah dan sasaran proyek dengan masyarakat setempat merupakan kunci keberhasilan proyek ini. Disinilah peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping sangat menentukan.

Masyarakat disekitar hutan umumnya adalah masyarakat petani dan pemanfaat hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu. Kerusakan hutan banyak dilakukan oleh masyarakat disekitar hutan ini. Apalagi pada musim paceklik dimana sumber pangan mulai langka dan kemampuan beli masyarakat rendah, satu-satunya jalan mudah adalah merambah hutan baik untuk kayu bakar, kayu pancang maupun bahan bangunan. Untuk mencegah kerusakan hutan yang semakin meluas maka sumber-sumber pendapatan masyarakat sekitar hutan perlu dialihkan keusaha lain yang lebih menguntungkan. Untuk dapat mengalihkan sumber pendapatan masyarakat disekitar hutan ini ke usaha lain yang lebih menguntungkan maka mereka perlu diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (SDM), peningkatan dalam permodalan maupun bidang usahanya (pengembangan kegiatan ekonomi) dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi. Sehingga meningkat kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya terwujud kemandirian bahkan tumbuh keswadayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan.

II. Model Pendekatan

1. Model tindak manusia (Human action model)

Pembangunan yang sektoral dan menggunakan mekanisme proyek untuk mencapai pembangunan masyarakat desa akan menemui banyak kendala yang membatasi dalam mengadakan perlibatan masyarakat. Pembangunan menjadi suatu kegiatan ekstern yang dibawakan oleh pemerintah dan aparaturnya dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat yang sifatnya spesifik. Pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan suatu proyek pembangunan disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat menerima proyek, sebagian mungkin benar. Namun mungkin saja pihak pemerintah belum siap melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut ditawarkan model pendekatan “Tindak Manusia” (Human Action Model). Pada model ini terdapat beberapa prinsip: (a) Tindak kreatif merupakan akhir dari suatu roses yang dilandasi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang diterjemahkan dalam tindak (action) melalui pengembangan institusi dan mekanisme yang tepat; (b) Pembangunan sebagai proses perubahan merupakan merupakan tindak kreatif, yang didorong oleh suatu keterkaitan atau inner commitment (perorangan dan masyarakat) untuk mencapai sesuatu yang lebih baik; (c) Penumbuhan inner commetment, kelembagaan dan mekanisme pembangunan serta kemampuan-kemampuan pengelolaan sebagai proses perubahan yang kreatif, merupakan suatu proses pendidikan masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya mengargumentasikan agar pembangunan pedesaan merupakan suatu proses di dalam masyarakat desa itu sendiri, agar dapat berkembang secara mandiri. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang merangsang perkembangan oleh masyarakat sendiri. Sistem proyek, terutama sektoral merupakan penghambat karena sukar melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk membangun, mulai dari prakarsa sampai dengan pelaksanaannya. Masyarakat desa menjadi obyek pembangunan. Dalam model tindak manusia ini maka masyarakat desa dilihat sebagai subyek pembangunan.

2. Model kebijakan yang didasarkan komunitas desa (community based development)

Model pendekatan ini merupakan pendekatan yang khas untuk suatu tempat dengan kebudayan tertentu (locality & culture spesific). Ia merupakan proses perubahan yang dimulai atas dasar persepsi masyarakat atas kebutuhan yang dirasakan pada saat itu untuk merubah dirinya untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik. Permasalahannya adalah bagaimana untuk memulai proses perubahan tersebut pada tingkat dimana sebanyak mungkin warga desa dapat langsung berperan dalam mengambil keputusan. Dari berbagai pengalaman titik masuk yang terbaik untuk memulai proses ini adalah pada tingkat RT. Keberhasilan pada tingkat RT ini akan memulai pembangunan dengan cepat dan akan menjalar pada tingkat kampung.

Untuk mendorong tumbuhnya proses perubahan tersebut perlu suatu lembaga yang bebas (independent) yang berorientasi pengabdian/pelayanan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kini sudah banyak tumbuh atau Lembaga Perguruan Tinggi yang salah satu tridharmanya adalah pengabdian masyarakat.

III. Strategi Pemberdayaan

Meskipun proyek GN RHL/Gerhan ini merupakan reboisasi hutan sebaiknya program-program yang dilaksanakan merupakan program dengan pendekatan kesejahteran yang merealisasikan multiple use of land (penggunaan lahan yang multi guna). Didalam program ini selalu diusahakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar hutan. Oleh karena itu kegiatan Gerhan ini perlu diikuti dengan program-program percontohan lainnya seperti penanaman tanaman pangan (jagung, umbi-umbian), hotrikultura (bunga-bungaan, buah-buahan, sayur-sayuran), perkebunan, penanaman hijauan makanan ternak, ternak, penanaman berbagai jenis kayu bakar, beternakan unggas, ternak ikan, ternak lebah, industri rmah tangga dan lain sebagainya.

Program-program percontohan tersebut diharapkan berkembang menjadi expansion diffusion. Terjadinya ekspansion diffusion meskipun lambat tetapi pada umumnya keberhasilannya lebih terjamin. Hal ini disebabkan oleh faktor keberhasilan dan kebutuhan yeng merupakan pendorong utama. Program penyelamatan tanah dan air, misalnya pembuatan teras, penanaman jalur hijau dan lain-lain merupakan contoh expansion diffusion.

Perkembangan setiap program pembangunan yang dicontohkan, biasanya akan ditiru oleh penduduk. Apalagi bila penduduk telah mengetahui dengan pasti keberhasilannya.

Selain program percontohan yang nantinya akan ditiru oleh masyarakat, maka perlu membangun partisipasi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan kelompok usaha/sasaran. Pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik itu managemen usaha maupun kemampuan teknis bagi kelompok sasaran perlu digalakkan. Materi pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan.

Kendala utama dalam pengembangan usaha masyarakat desa adalah lemahnya permodalan. Oleh karena itu perlu diupayakan penguatan modal, baik modal usaha, modal kerja maupun modal pengembangan usaha. Kerjasama dengan pihak perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya perlu dijalin.. Beberapa lembaga sosial ekonomi yang perlu dikembangkan adalah unit usaha keuangan seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Unit Simpan Pinjam, Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi. Unit-unit usaha ini bermitra dengan beberapa lembaga pembiayaan dan perbankan, baik milik pemerintah maupun swasta untuk mendukung permodalan petani.

Selain itu perlu dirintis dan diperkuat akses pemasaran produk. Peran lintas sektoral sangat dibutuhkan dalam masalah ini, terutama dalam menampung hasil usaha, jaringan pemasaran dan peningkatan infrastruktur.

Untuk membantu agar kelompok masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk berperan lebih aktif, maka ditingkat pedesaan diperlukan bantuan LSM. LSM berfungsi sebagai motivator, fasilitator dan keperantaraan yang dapat melibatkan kelompok masyarakat pada tingkat RT atau kampung untuk memulai proses perubahan. Untuk itu LSM membutuhkan pengakuan (legitimasi). Efektivitas perannya akan sangat membantu jika ia menjalankan tugasnya secara profesional, dimana ia dapat memberi interpretasi yang konstruktif mengenai kepentingan masyarakat dan juga mengenai program-program pemerintah pada masyarakat. Dengan demikian ia merupakan bagian dari pada mekanisme untuk memecahkan konflik.

---------------------

Penulis adalah Dosen FP Unihaz Bengkulu

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH

Oleh: Ir. Edi Nevian

Pernahkan kita memperhatikan perubahan tingkat kesejahteraan para petani padi sawah? Lingkaran kemiskinan tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Umumnya yang terjadi pada mereka adalah jumlah anggota keluarga yang semakin bertambah, luas lahan sawah mereka yang semakin berkurang dan terbelit hutang, akhirnya mereka menjadi buruh tani di tanah yang dulunya milik mereka sendiri.
Mengapa nasib petani padi sawah kita demikian? Petani padi sawah semestinya menjadi pihak yang diuntungkan karena mereka memegang monopoli produksi. Apalagi ukuran ketahanan pangan Indonesia adalah tersedianya produksi padi dan stok nasional beras, bukan sumber pangan lain seperti jagung, umbi-umbian atau gandum. Pasar beras dikendalikan pemerintah, sehingga harga beras tetap stabil pada tingkat yang terjangkau seluruh konsumen, termasuk petani. Kebijakan ini sangat bijaksana disaat pendapatan masyarakat yang masih rendah seperti sekarang ini. Kalau harga cenderung naik maka pemerintah melakukan operasi pasar sehingga harga beras terkendali, stabil dan tetap rendah. Dikeluarkanlah beras dari simpanan pemerintah. Kemudian pemerintah mengimpor beras kembali sehingga stok digudang Bulog tidak berkurang. Tahun 2006 pemerintah mengimpor beras sebesar 210.000 ton dengan dana Rp. 390 milyar lebih. Tahun 2000 pemerintah mengimpor beras sebesar 1,355 juta ton, 2001 sebesar 644.000 ton, 2002 sebesar 1,8 juta ton, 2003 sebesar 1,428 juta ton, 2004 sebesar 236,87 ribu ton, dan 2005 sebesar 173,57 ribu ton.
Kebijakan impor beras ini mungkin saja tidak menurunkan harga beras karena hanya untuk cadangan pemerintah yang disimpan pada gudang Bulog, bukan pada pasar. Namun bagi petani kesempatan menambah pendapatan (profit taking) dari kelangkaan beras tidak pernah mereka kecap. Untuk menjaga agar nasib petani padi sawah tidak terlalu terpuruk jauh, pemerintah mempolakan sistem subsidi bagi petani. Subsidi tersebut berupa keringanan dalam pengadaan sarana produksi sehingga petani bisa membeli pupuk, benih, pestisida dengan harga yang sebanding dengan harga jual produk gabahnya. Jelas sekali kebijakan ini seolah-olah mematok standar hidup petani. Namun dirasakan kurang adil karena harga-harga barang lain kebutuhan petani dan sektor jasa relatif tinggi yang tidak terjangkau oleh penghasilan petani. Nilai tukar produk padi petani dirasakan semakin merosot dan petani menjadi semakin miskin.
Kebijakan padi sentris seperti ini mengakibatkan perhatian pemerintah pada komoditi palawija dan hortikultura kurang mendapat perhatian dan dorongan intensifikasi, akibatnya membanjirlah produk palawija dan hortikultura di negeri ini dari negara-negara yang mengalami kelebihan produksi. Hal ini mengakibatkan kehidupan petani padi sawah lebih tidak menguntungkan. Apalagi bila ada keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi atau menaikkan harga sarana produksi, akan berakibat bercocok tanam padi sawah tidak prospektif lagi. Rasionalitas petani akan bangkit, mereka membanding-bandingkan pendapatannya dengan petani lain yang tidak bercocok tanam padi sawah atau yang bergerak dibidang usaha lain. Akibatnya, mereka tidak peduli dengan fungsi mereka sebagai penopang ketahanan pangan nasional dengan berproduksi padi semaksimal mungkin.
Rasionalisasi tersebut, mungkin saja petani akan mengurangi biaya produksi seperti tidak menggunakan pupuk dan pestisida, benih mereka ambil dari produksi sendiri dan bukan benih unggul, seperti halnya petani kita zaman dulu. Atau mereka mencari input produksi alternatif yang lebih murah. Produktivitas pasti rendah dan mereka bercocok tanam padi sawah bukan untuk tujuan komersil lagi, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya semata (subsisten). Tidak menutup kemungkinan mereka menanam lahan sawahnya dengan komoditi yang lebih menguntungkan seperti palawija bahkan mungkin karet atau sawit, atau menjual sawah mereka dan beralih ke profesi lain. Dampaknya adalah ketersediaan beras nasional akan semakin berkurang dan ketergantungan terhadap impor beras yang tidak strategis tersebut semakin besar.
Bagaimana menggairahkan petani untuk mau bercocoktanam padi sawah dan meningkatkan produksinya? Kebijakan menanam tiga kali setahun, kurang bijaksana bagi ekologis tanaman padi dan secara ekonomi tidak menguntungkan. Penanaman padi secara terus menerus dapat mengakibatkan terkurasnya unsur hara tertentu yang tidak dapat digantikan dengan pupuk anorganik yang banyak dijual dimasyarakat, selain itu juga dapat merusak struktur tanah serta biologi tanah. Pemupukan yang terus menerus dengan dosis yang selalu ditingkatkan dapat mengakibatkan meningkatnya kemasaman tanah yang berakibat unsur hara tidak tersedia bagi tanaman. Penanaman padi sawah secara terus menerus sepanjang tahun juga dapat mengakibatkan makin berkembangnya hama dan penyakit padi karena siklus hidup hama dan penyakit tersebut tidak pernah diputus dan sumber makanannya selalu tersedia.
Kebijakan pemerintah daerah untuk menggairahkan petani menanam padi sawah sebaiknya diarahkan pada pemberian subsidi pada sarana produksi. Meskipun pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan itu, pemerintah daerah sebaiknya menambah subsidi tersebut sehingga selisih antara penerimaan dan biaya produksi semakin besar. Selain itu adalah mengurangi biaya usaha tani dengan menerapkan mekanisasi pertanian. Dengan mekanisasi pertanian selain dapat mengurangi biaya produksi juga luasan areal yang dapat ditanami semakin luas dan proses produksi semakin cepat dan tepat waktu dengan kualitas produksi yang semakin baik. Selain dari itu petani tidak dianjurkan menjual produknya dalam bentuk gabah tetapi setidak-tidaknya dalam bentuk beras. Apalagi bila pemerintah daerah yang baik hati akan membeli beras petani dengan harga yang sudah disubsidi pula. Apabila pemberian subsidi tersebut dapat diterima petani padi sawah sebesar Rp. 3000 perkilogram beras saja, maka penerimaan petani perhektar dari subsidi saja dapat mencapai Rp. 6.000.000,- setiap kali panen. Belum lagi keuntungan yang diperoleh petani dari pengurangan biaya produksi dengan menerapkan mekanisasi pertanian serta semakin luasnya lahan yang dapat ditanami. Apabila kebijakan ini diterapkan dengan baik dan penuh tanggungjawab, tentu petani akan bergairah menanam padi dan ketakutan kita akan kekurangan pangan khususnya makanan pokok beras tidak perlu dikhawatirkan.

PROSPEK PEREKONOMIAN KABUPATEN MUKOMUKO

PROSPEK PEREKONOMIAN KABUPATEN MUKOMUKO

Oleh: Ir. Edi Nevian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi suatu daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah memberikan indikasi pesatnya tingkat perekonomian daerah tersebut. Hal ini dikarenakan PDRB mencerminkan nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang terjadi dalam suatu wilayah (region) pada waktu tertentu. Selain itu, PDRB dapat mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang ikut ambil bagian dalam proses produksi (tenaga kerja, modal, tanah, dan kewiraswastaan) yakni berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan sehingga dapat memberikan indikasi pendapatan yang pada gilirannya mencerminkan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat perkembangan perekonomian kabupaten Mukomuko mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2002 sampai tahun 2004 yang ditunjukan oleh kenaikan PDRB menurut harga konstan tahun 2000. Pada tahun 2004 tingkat perekonomian kabupaten Mukomuko mengalami kenaikan sebesar 4,6 % yakni sebesar Rp. 398,43927 milyar tahun 2003 menjadi Rp 416,75306 milyar pada tahun 2004. Kalau dilihat dari nilai PDRB harga konstan tahun 2000 maka kabupaten Mukomuko masih termasuk kabupaten yang masih miskin karena tingkat PDRB per kapita kurang dari $ 1 per hari yakni sebesar Rp 3.121.114 per kapita per tahun. Perkembangan ekonomi sektoral yang paling menonjol terlihat pada sub sektor Lembaga Keuangan Non Bank yakni sebesar 10,05 persen. Kemudian diikuti berturut-berturut sektor Pengangkutan dengan pertumbuhannya sebesar 7,31 persen dari tahun sebelumnya dan sektor Jasa – jasa mengalami peningkatan sebesar 6,67 persen dari tahun sebelumnya.

Struktur perekonomian kabupaten Mukomuko sangat didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian yang sangat signifikan terhadap PDRB yaitu sebesar 51,84 persen pada tahun 2004. Kontribusi sektor pertanian juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir yakni sebesar Rp 188,28147 milyar pada tahun 2002 meningkat sebesar Rp 200,97274 pada tahun 2003 dan menjadi Rp 210,33131 milyar pada tahun 2004 ( 51,57 % tahun 2003 menjadi 51,84 % tahun 2004). Sektor kedua yang cukup besar sumbangannya adalah sektor Perdagangan dengan kontribusinya sebesar 18,69 persen. Kemudian diikuti oleh sektor Pertambangan dan penggalian dengan kontribusinya sebesar 6,63 persen.

Sejak tahun 2003 perekonomian Kabupaten Mukomuko terus terjadi perkembangan, hal ini dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus mengalami peningkatan. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2003 sebesar Rp 398,43927 milyar dan pada tahun 2004 Rp 416,75306 milyar, sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp 18,31379 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,59 %. Sektor terbesar yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sampai dengan tahun 2004, masih diberikan oleh sektor pertanian. Pada tahun 2003 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 50,44 persen, dan pada tahun 2004 naik menjadi sebesar 50,47 persen. Kemudian urutan kedua adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yakni sebesar 19,53 persen pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 turun menjadi 19,43 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Jasa-jasa, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan Bangunan dan terakhir ditempati oleh sektor Listrik Gas dan Air Bersih.

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Mukomuko pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan cukup signifikan yakni sebesar 4,6 %. Membaiknya kondisi perekonomian Kabupaten Mukomuko ini tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor seperti peningkatan kondisi stabilitas politik dan keamanan di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Mukomuko sendiri khususnya. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 ini, tentunya tidak lepas dari dari perkembangan masing-masing sektor. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, sektor Pertanian pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 4,66 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini sub sektor kehutanan ternyata mengalami peningkatan terbesar diantara sub sektor pertanian lainnya yakni 6,42 persen. Sedangkan sub sektor tanaman Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami peningkatan, hanya saja sub sektor Perkebunan mengalami peningkatan terkecil yakni sebesar 1,00 persen. Pada tahun 2004 ini sektor Pertanian di Kabupaten Mokomuko masih menjadi sektor andalan dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB.

Disamping sektor Pertanian, sektor-sektor lainnya, seperti sektor Pertambangan dan Penggalian juga mengalami peningkatan meskipun kecil. Pada tahun 2004 pertumbuhannya 3,5 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan ternyata tidak jauh berbeda dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 2,8 persen. Sektor Listrik, Gas dan Air minum mengalami pertumbuhan sebesar 2,12 persen.. Kemudian sektor Bangunan pada tahun 2004 ini terlihat mengalami pertumbuhan sebesar 6,42 persen. Pertumbuhan ekonomi pada sektor Perdagangan mencapai 4,05 persen. Sedangkan sektor Pengangkutan pertumbuhannya sebesar 7,31 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya sektor Perbankan pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 4,68 persen, sementara itu sub sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah sub sektor Lembaga Keuangan non Bank yakni sebesar 10,05 persen. Sedangkan untuk sektor Jasa-Jasa pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 6,67 persen.

Berdasarkan indikator PDRB kabupaten Mukomuko tahun 2003 dan tahun 2004 prospek ekonomi cenderung menunjukan trend ekonomi yang menaik maka dapat diduga bahwa kondisi ekonomi kabupaten Mukomuko tahun – tahun mendatang akan mengalami kenaikan sejalan dengan besarnya pertumbuhan ekonomi daerah baik secara aggregate maupun secara sektoral. Demikian juga halnya dengan tingkat pendapatan regional per kapita meningkat sebesar 7, 75 % menurut harga pasar dan sebesar 2 % menurut tingkat harga konstan pada tahun 2004. Indikasi peningkatan pendapatan regional per kapita tersebut menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dalam tahun-tahun mendatang. Peningkatan pendapatan regional sangat dipengaruhi oleh investasi baik investasi pemerintah maupun investasi swasta.

--------------------------------

Penulis adalah Putra Daerah Mukomuko

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK LEPAS DARI PREDIKAT KABUPATEN TERTINGGAL

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK LEPAS DARI PREDIKAT KABUPATEN TERTINGGAL

Oleh: Risvan Anwar dan Indra Cahyadi*

Pendahuluan

Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Propinsi Bengkulu, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No : 3 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, dan diresmikan pada tanggal 23 Mei 2003. Secara geografis, Kabupaten Mukomuko terletak di pantai Barat pulau Sumatera, membujur sejajar dengan pegunungan Bukit Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: 1) Perekonomian Masyarakat, 2) Sumberdaya Manusia, 3) Sarana dan Prasarana (Infrastruktur), 4) Kemampuan Keuangan Lokal, 5) Karakteristik Daerah, dan 6) Aksesibilitas dalam penentuan ketertinggalan suatu daerah, maka kabupaten Mukomuko merupakan satu dari 199 kabupaten tertinggal di indonesia. Berdasarkan kreteria tersebut terdapat 47 desa tertinggal atau 60% dari desa yang ada di kabupaten Mukomuko.

Jumlah desa tertinggal terbanyak terdapat di Kecamatan Mukomuko Selatan, yaitu sekitar 34%, disusul oleh Kecamatan Teras Terunjam sebanyak 25,5%, Kecamatan Lubuk Pinang sebanyak 17%, Kecamatan Mukomuko Utara sebanyak 12,8% dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pondok Suguh, yang hanya sekitar 10,6%. Untuk mengentaskan ketertinggalan tersebut maka perlu disusun strategi pembangunan khusus dan berkesinambungan untuk kabupaten Mukomuko.

Penyebab Ketertinggalan

Luas wilayah darat Kabupaten Mukomuko adalah 403.670 Ha atau 4.036,70 km2 dan luas wilayah laut 72.760 ha atau 727,60 km2 (dihitung sejauh 4 mil dari garis pantai). Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten terjauh dari Ibu Kota Provinsi. Jarak antara Kota Bengkulu ke Kota Mukomuko lebih kurang 325 km atau 7 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Jarak yang jauh ini akan berhubungan dengan aksesibilitas dan mobilitas.

Kabupaten Mukomuko memiliki banyak Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai di Kabupaten ini sebanyak 41 buah dengan luas 80.372,7 ha dengan panjang sungai 5.275,7 km. Pembangunan di daerah aliran sungai, terutama daerah hulu, harus hati-hati karena terbukanya areal DAS dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir, erosi dan tanah longsor. Dianjurkan untuk tidak membuka areal hulu DAS ini. Luasnya Daerah Aliran Sungai di kabupaten Mukomuko berarti luas pula areal yang tidak boleh dibuka. Selain itu Kabupaten Mukomuko juga memiliki lahan gambut yang cukup luas yang tersebar di dua kecamatan utama yaitu kecamatan Mukomuko dan kecamatan Lubuk Pinang. Luas lahan gambut di dua kecamatan tersebut adalah 14.016,70 ha. Pengembangan pembangunan di lahan gambut ini memerlukan biaya yang tinggi, mulai dari pembuatan saluran drainase, memperbaiki struktur tanah sampai penetralisiran kemasaman tanah untuk tujuan budidaya tanaman. Selain itu kabupaten mukomuko juga memiliki hutan lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat yang sangat luas yaitu 131.341,00 km2 atau 32,54% dari luas wilayah. Ini berarti sangat luas potensi alam yang tidak dapat diekspoitasi.

Kabupaten Mukomuko tertinggal juga sangat berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang masih rendah dikarenakan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Sarana dan prasarana di dalam wilayah-wilayah tersebut seperti jaringan listrik, transportasi, dan komunikasi masih kurang memadai. Produksi listrik hanya 817.112 KWH, sedangkan kebutuhan listrik sebesar 5.249.650 KWH. Mungkin telekomunikasi yang agak menggembirakan sejak telepon seluler masuk di kabupaten Mukomuko. Namun masih banyak juga wilayah-wilayah yang belum terkover oleh telepon seluler. Masalahnya adalah telepon seluler ini mahal bagi masyarakat. Sedangkan telepon kabel hanya ada diibukota Mukomuko dan Ipuh. Kondisi jalan di kabupaten muko-muko terdiri dari rusak berat 135 km, rusak 194 km, sedang 81 km dan hanya 52 km yang katagori baik. Jalan yang beraspal sepanjang 169,6 km, koral dan krikil sepanjang 158 km dan jalan tanah 136 km.

Kegiatan ekonomi lokal juga belum mengalami perkembangan dikarenakan terbatasnya prasarana dan sarana ekonomi sehingga membatasi akses masyarakat terhadap permodalan, pasar, informasi dan teknologi. Data memperlihatkan bahwa dari 29.998 kepala keluarga di kabupaten Mukomuko terdapat 15.754 KK atau 52,52% katagori keluarga miskin

Mungkin saja semangat Pemerintah Daerah untuk membangun kabupatennya sangat tinggi, namun bila dilihat kemampuan keuangan daerah yaitu dari PAD-nya hanya Rp. 720 Juta pada tahun 2004 dan Rp. 1,22 milyar tahun 2005. Tidak banyak yang dapat diperbuat dengan PAD sebesar itu, mungkin hanya cukup untuk membeli alat tulis kantor. Oleh karena itu untuk bisa melepaskan diri dari ketertinggalan ini maka perlu strategi khusus yang dilakukan Pemda Mukomuko dari hanya kerja-kerja rutin seperti sekarang ini.

Potensi Daerah

Pembagunan Kabupaten Mokomuko kedepan, tentunya mengacu kepada potensi yang dimiliki. Dengan luas Kabupaten Mukomuko lebih kurang 403.670 Ha, sebagian wilayah mempunyai ketinggian dibawah 500 meter di atas permukaan laut yaitu sekitar 83,08 %, dan hanya 16,92 % yang mempunyai ketinggian melebihi 500 meter diatas permukaan laut.

1. Potensi Lautan (Sektor Perikanan Laut)

Kabupaten Mukomuko mempunyai garis pantai sepanjang 98,17 Km, dengan demikian luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai meliputi wilayah seluas lebih kurang 72.760,106 Ha atau 727.601,06 Km2. Pantai Barat Kabupaten Mukomuko memanjang dari arah Barat Laut (di perbatasan Propinsi Sumatera Barat) sampai arah Tenggara (sebelah selatan Air Rami) membentuk garis pantai yang relatif lurus, seperti halnya pantai-pantai yang berhadapan dengan perairan samudra.

Potensi lautan merupakan potensi penangakapan ikan di laut. Hingga saat ini, belum tersedia data potensi sumberdaya ikan (SDI) yang ada di laut Kabupaten Mukomuko. Untuk memberikan gambaran potensi, maka akan didekati dengan potensi sumberdaya ikan di laut Propinsi Bengkulu. Propinsi Bengkulu memiliki potensi perikanan pada laut teritorial (0-12 mil) sebesar 46.195 ton dan pada ZEE sebesar 80.022 ton. Dengan demikian, total potensi SDI di Propinsi Bengkulu adalah 126.217 ton.

Panjang garis pantai Kabupaten Mukomuko sekitar 14% dari panjang garis pantai Propinsi Bengkulu. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan yang proporsional, potensi SDI Kabupaten Mukomuko sekitar 17.670 ton. Potensi ini memberikan peluang untuk meningkatkan jumlah dan produktivitas nelayan. Apalagi, nelayan tidak hanya menangkap ikan di laut Mukomuko saja, tetapi juga bisa menjangkau wilayah yang lebih jauh, tergantung pada armada dan teknologi penangkapan yang digunakan. Disamping memiliki SDI, laut juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi lainnya seperti budidaya rumput laut.

Potensi Investasi sektor perikanan di Kabupaten Mukomuko memiliki prospek yang cukup luas, hal ini terlihat dari wilayah pantai yang dimiliki. Jenis-jenis ikan laut yang tedapat di wilayah pantai Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut; Cakalang (Katsuwomus pelamis), Tongkol (Euthiynmus sp), Tenggiri (Scomberomorus sp), Madidihang (Thunmus albacares), Albakora (Thunmus alalunga), Setuhuk hitam (Makaira indica), Setuhuk loreng (Makaira nitsukurii), Setuhuk biru (Makaira mazara), Layaran (Istiophorus platypterus), Ikan cucut (Isurus glaucus), Ikan pelagis kecil, Udang Penaide dan ikan Demersal.

Pada perikanan darat, peluang investasi juga memiliki prospek yang cukup luas, saat ini peluang ini belum sama sekali tersentuh oleh investor, antara lain : Kolam air tawar, tambak udang dan tambak ikan bandeng.

2. Potensi Daratan

Selain dari itu, wilayah daratan yang dimiliki kabupaten Mokomuko juga terhampar luas kawasan pekebunan rakyat dan perkebunan besar yang secara terus menerus terjadi pertumbuhan. Potensi wilayah daratan ini khususnya perkebunan rakyat, hal ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara umum, akan tetapi pola pengelolaan yang dilakukan dan sarana infrastruktur yang dimiliki masih sangat kurang, sehingga output atau hasil yang dicapai di bidang ini masih sangat kurang dan berpotensi untuk ditingkatkan.

Wilayah daratan pada bagian pesisir Mukomuko juga merupakan wilayah yang potensial. Daerah pesisir memiliki daerah-daerah aliran sungai yang potensial dikembangkan untuk perikanan budidaya, seperti budidaya ikan dan udang. Usaha-usaha tersebut hingga saat ini belum berkembang di Kabupaten Mukomuko.

3. Peluang Investasi

Berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Mukomuko, Peluang untuk berinvestasi cukup luas diantara :

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Pada sektor Pertanian dan Perkebunan Prospek investasi masih sangat besar, hal ini dilihat dari areal lahan yang tersedia masih cukup luas, terutama disektor tanaman keras seperti: Kelapa, kelapa sawit, karet, cengkeh, kayu manis, kemiri, aren, kapuk, pinang, kapas, lada, nilam dan kakao. Sementara untuk tanaman pangan prospek yang cukup potensial adalah padi, jagung, kedelai, dan tanaman hortikultura.

Potensi sektor pertanian tanaman pangan yang sebaiknya menjadi prioritas pengembangan di Kabupaten Mukomuko adalah padi dan jagung. Potensi dan produksi padi di Kabuapaten Mukomuko adalah :

Tabel 1. Potensi dan Produksi Padi Kabupaten Mukomuko

Kecamatan

Luas Sawah (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Keterangan

Lubuk Pinang

3.624

2.424

8.972,78

Sawah fungsional : 49,43% dengan produktivitas : 4,025 ton/ha

Mukomuko Utara

4.740

2.835

11.417,71

Teras Terunjam

3.878,2

3.228

12.918,5

Pondok Suguh

3.912,5

17,69

27,69

Mukomuko Selatan

1.380,9

345

1.552.2

Total

17.535,6

8.667,69

34.888,88

Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2006

Sedangkan kawasan produksi dan daerah potensial tanaman jagung di Kabuapten Mukomuko adalah :

Tabel 2. Kawasan Produksi dan Produksi Jagung Kabupaten Mukomuko

Kecamatan

Potensi Lahan (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivtas (ton/ha)

Mukomuko Utara

5.000

2.591

10.700,83

4,13

Teras Terunjam

1.000

244

1.000,72

4,10

Mukomuko Selatan

1.500

361

1.490,93

4,13

Total

7.500

3.196

13.192,48

4,12

Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2006

Sektor perkebunan di Kabupaten Mukomuko saat ini masih didominasi oleh dua komoditi utama, yaitu kelapa sawit dan karet. Komoditi perkebunan lainnya yang juga diusahakan terutama oleh masyarakat adalah kopi, kakao dan kelapa. Gambaran kondisi perkebunan di Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Gambaran Kondisi Sektor Perkebunan di Kabupaten Mukomuko

No

Komoditi

Kebun Rakyat (Ha)

Swasta Besar (Ha)

Keterangan

1

Kelapa Sawit

37.858,00

30.232

Luas HGU Perkebunan Besar Swasta 51.502 Ha

2

Karet

14.196,75

1.826

3

Kopi

1.666

4

Kelapa

1.954,5

Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2006

b. Sektor Perikanan (budidaya)

Sub sektor perikanan budidaya yang dapat dikembangkan adalah budidaya ikan air tawar. Kabupaten Mukomuko diarahkan sebagai salah satu wilayah untuk pengembangan budidaya ikan nila disamping jenis ikan lainnya, seperti ikan mas, patin dan gurami. Dalam upaya mendukung pemerataan penyediaan benih ikan, maka juga akan dikembangkan unit pembenihan rakyat (UPR).

c. Sektor Industri

Prospek yang dapat dikembangkan pada sektor Industri di kabupaten Mukomuko cukup banyak yang bisa dikembangkan, antara lain: Industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO, kemudian menjadi olein sebagai bahan baku minyak goreng, bahkan menjadi minyak goreng, Industri mebel, Industri pengolahan kopi menjadi kopi bubuk, karet mentah menjadi crumb rubber, kayu menjadi sawn timber dan atau produk moulding, jagung menjadi pakan ternak dan ikan menjadi tepung ikan, Semua peluang tersebut saat ini sebahagian besar masih belum tersentuh.

Dengan berbagai kebijakan kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi di Kabupaten Mukomuko, saat ini dan yang akan datang, maka investor yang akan menanamkan modalnya, akan mendapatkan iklim investasi yang kondusif.

c. Sektor Pertambangan

Disektor pertambangan prospek investasi di Kabupaten Mukomuko, tersedia cukup luas, saat ini yang sudah diketahui potensinya, antara lain: Pertambangan Batu bara, Galian C, Emas, perak dan pasir besi.

d. Sektor Pariwisata

Kabupaten Mukomuko memiliki banyak potensi wisata yang perlu pembenahan dan peningkatan. Profil obyek dan daya trarik wisata di Kabupaten Mukomuko disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Profil Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Mukomuko

No

Lokasi

Potensi

Bentuk Atraksi

Alam

Sejarah dan Budaya

Buatan

1

Pantai Mukomuko

X

Rekreasi pantai dan panorama alam

2

TNKS

X

Pertemuan dua sungai besar, habitat vegetasi hutan dan fauna liar

3

Tarian Gandai

X

Atraksi tarian rakyat dengan pakaian khas

4

Danau Lebar

X

Wisata air

5

Bendungan Air Manjuto

X

Panorama alam dan bangunan bendungan

6

Benteng Anna

X

Bangunan peninggalan sejarah

7

Pantai Air Rami

X

Rekreasi pantai dan panorama alam

8

Wisata Agro Kelapa Sawit

X

Atraksi pengolahan sawit, panorama alam, petualangan

9

Wisata Berburu

X

Wisata petualangan

10

Taman Teratai

X

Wisata tirta dan panorama

11

Batung Badoro

X

Rekreasi pantai dan panorama

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKMD) Propinsi Bengkulu 2004

Aspek Yang di Intervensi

Untuk menanggulangi ketertinggalan pembangunan tersebut, aspek yang perlu diintervensi adalah:

1. Pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis pertanian dengan membangun agroindustri dan pemasaran hasil pertanian.

2. Pengembangan sumberdaya manusia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan formal dan informal.

3. Pengembangan kelembagaan. Program ini bertujuan untuk membentuk dan memperkuat kelembagaan kemasyarakatan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.

4. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur). Beberapa kegiatan yang dimunculkan seperti fasilitas pendidikan, pengembangan industri pengolahan, meningkatkan transportasi massal bertujuan menjebol keterisolasian daerah yang masih terpencil.

5. Pencegahan dan rehabilitasi bencana. Program ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam, termasuk mencegah dampak yang lebih besar.

Program

Program pembangunan yang diusulkan ini, diperkirakan dalam jangka waktu tiga tahun (2007-2009), apabila terlaksana dapat melepaskan kabupaten Mukomuko dari predikat daerah tertinggal.

Pembangunan di bidang pertanian difokuskan kepada upaya-upaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Dalam menunjang program ini, masyarakat (petani) perlu diberikan pelatihan untuk mengembangkan kapasitas (capacity building) yang selanjutnya diikuti dengan pemberian perguliran dana sebagai salah satu alternatif sumber permodalan dalam mengembangkan usahatani padi, palawija, jagung dan tanaman sejenis lainnya. Selain itu, juga perlu didirikan industri pengolahan seperti mesin perontok jagung, pengolahan jagung menjadi pakan ternak, penggilingan padi, pengolahan padi menjadi tepung beras.

Khusus dibidang perkebunan, pengembangannya diarahkan pada dua komoditi utama yaitu kelapa sawit dan karet. Diharapkan setiap keluarga miskin memiliki minimal 2 hektar kebun sawit dan satu hektar karet. Program diarahkan pada bantuan bibit berkualitas dan pinjaman dana untuk biaya operasional kebun. Biaya operasional kebun tersebut untuk pembukaan lahan, lobang tanam, penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan, serta pemeliharaan tahun kedua. Dana-dana ini disalurkan pada setiap item kegiatan tersebut. Selain itu perlu didirikan pabrik-pabrik CPO mini yang dikelola oleh kelompok-kelompok usaha bersama atau Koperasi atau BUMD atau pemerintahan desa dan tersebar luas didaerah-daerah produksi sawit. Tujuannya adalah untuk mengangkat harga TBS sawit rakyat. Pembangunan kebun khususnya sawit ini dapat ditumpangsarikan dengan tanaman pangan atau palawija. Dengan demikian tidak diperlukan lahan khusus untuk usaha tani tanaman pangan atau palawija.

Pembangunan dibidang kehutanan diarahkan pada penanaman di areal reboisasi hulu DAS dengan menanam tanaman unggul lokal seperti Kayu Bawang, Bambang Lanang atau Surian. Khusus hutan rakyat perlu di tanam tanaman kehutanan yang ditumpangsarikan dengan tanaman multi guna seperti karet, durian, kemiri, kapuk, kayu manis dan sebagainya.

Pembangunan di bidang peternakan, Kabupaten Mukomuko perlu memberikan perhatian yang lebih terutama untuk peternakan sapi. Diharapkan peternakan sapi bisa menjadi icon dalam pembangunan kabupaten Mukomuko, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan sapi terbentuk brand image Mukomuko. Ada dua pola yang perlu dikembangkan dalam peternakan sapi, yaitu pembibitan sapi dan penggemukan sapi. Pembibitan dilakukan melalui pengadaan sapi pejantan unggul dan sapi betina unggul yang dilengkapi dengan peralatan inseminasi buatan. Khusus untuk penggemukan, perlu dilakukan sistem integrasi sawit-sapi, mengingat saat ini telah terdapat sekitar kurang lebih 37.000 hektar perkebunan kelapa sawit rakyat.

Dalam upaya memasarkan produk-produk pertanian (dalam arti luas) dan industri pengolahan hasil pertanian, maka diperlukan fasilitas pasar yang memadai dan masyarakat desa memiliki akses yang mudah terhadap pasar tersebut. Pasar yang dibangun dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu pasar desa, pasar kecamatan dan pasar kabupaten. Khusus untuk pasar desa, satu unit pasar merupakan gabungan aktivitas transaksi masyarakat yang terdiri dari beberapa desa. Disamping itu, untuk memberikan pelayanan informasi yang akurat dan memadai kepada masyarakat perlu didirikan stasiun radio yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Mukomuko juga merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi perikanan laut dan perikanan budidaya. Namun hingga saat ini, produktivitas nelayan masih sangat rendah yang disebabkan oleh kesenjangan sistem penangkapan dengan daerah lain. Disamping itu, kabupaten Mukomuko juga belum mengembangkan perikanan budidaya dengan baik dan fasilitas yang ada juga tidak memadai. Dengan diawali sosialisasi dan pelatihan untuk capacity building masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya perikanan perlu diberikan bantuan modal dan alat tangkap dengan pola perguliran yang dilengkapi dengan pendirian industri tepung ikan, cold stage dan pabrik es. Disamping perikanan laut, juga perlu dikembangkan perikanan darat untuk budidaya ikan dan udang mengingat banyak daerah yang ada di kabupaten Mukomuko merupakan daerah aliran sungai yang sekaligus menjadi potensi perikanan darat.

Bidang kesehatan, kabupaten Mukomuko memiliki misi untuk mewujudkan ”Kabupaten Mukomuko Sehat 2010”. perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pola hidup sehat dan mendirikan fasilitas MCK dan sarana air bersih pada level desa, yang juga sekaligus untuk merubah perilaku masyarakat. Disamping itu, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk perlu dilakukan pelayanan KB gratis bagi keluarga sejahtera 1 dan pra-sejahtera.

Pengembangan sumberdaya manusia, terutama melalui jalur formal harus memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan, kemampuan dan motivasai tenaga pendidik, serta kenyamanan menuntut ilmu. Dalam menumbuhkembangkan minat baca dan meningkatkan wawasan/ pengetahuan masyarakat secara umum, khususnya anak-anak usia sekolah, perlu didirikan perpustakaan daerah pada level kecamatan. Kompetensi guru dalam proses belajar mengajar juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan penguasaan bidang keilmuan untuk bidang-bidang studi tertentu seperti Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Selain itu untuk memacu semangat belajar dan mutu pendidikan maka perlu didirikan kelas-kelas unggul di masing-masing sekolah dan sekolah-sekolah unggul setiap jenjang pendidikan.

Untuk menjebol keterisolasian, perlu dibangun jalan-jalan menuju pusat produksi masyarakat desa, jalan lingkungan desa dan jalan antar desa. Kualitas jalan yang dibangun berbeda-beda, mulai dari koral hingga aspal. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan, sebagian wilayah yang akan dibangun merupakan lahan gambut/rawa. Untuk itu perlu dibangun saluran darinase.

Percepatan akses kabupaten Mukomuko dengan daerah lain, terutama ke ibukota Propinsi Bengkulu dan wilayah Sumatera Barat, perlu diaktifkan kembali Bandar Udara Mukomuko. Hal ini mengingat, saat ini antara Mukomuko dan Bengkulu (serta Padang) hanya bisa ditempuh dengan jalan darat yang mebutuhkan waktu sekitar 7-8 jam. Mobilitas masyarakat Mukomuko ke Bengkulu dan Padang relatif tinggi.

Kabupaten Mukomuko juga belum memiliki fasilitas pendidikan keahlian dan keterampilan. Untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, perlu dibangun Balai Latihan Kerja dengan berbagai macam keahlian untuk memenuhi keinginan pasar. Bekal yang diberikan juga bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lulusan BLK ini perlu disertai dengan pemberian modal usaha dan modal kerja dalam bentuk pinjaman lunak pada kelompok-kelompok usaha yang dibentuk.

Kegiatan mitigasi perlu dilakukan melalui rehabilitasi kawasan pesisir (pantai) dan daerah aliran sungai. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan adalah pembuatan tanggul, bronjong pelapis sungai dan penanaman hutan mangrove/bakau. Pemenuhan kebutuhan dasar terhadap penerangan, perlu digalakkan listrik masuk desa yang menjangkau daerah-daerah terpencil.

Penutup

Keberhasilan dalam mengentaskan ketertinggalan kabupaten Mukomuko tidak terlepas dari keseriusan dari pengambil kebijakan Pemda Mukomuko dan dukungan masyarakat atas kebijakan tersebut serta kemampuan Pemda Mukomuko untuk memperoleh dana luar untuk tujuan tersebut.


* Penulis adalah putra daerah Mukomuko.